Jumat, 04 April 2014
Selasa, 19 Februari 2013
Kamis, 19 Mei 2011
Kualitas RSBI di Lamongan
|
Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang digembor-gemborkan pemerintah menuai banyak masalah. Salah satunya, labelisasi RSBI menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Baca selengkapnya »
Karena , faktanya masyarakat yang bisa menikmati sekolah dengan predikat RSBI hanya kelompok masyarakat tertentu (Masyarakat yang ekonominya menengah ke atas)dan hampir bisa dipastikan bahwa kelompok masyarakat miskin tak bisa mengenyam pendidikan di RSBI karena seorang siswa yang bisa sekolah di RSBI tidak dilihat berdasarkan kemampuan akademik semata, namun juga berdasarkan kemampuan membayar biaya yang telah ditetapkan sekolah.
Oleh karena itu sekolah yang sudah mempunyai label RSBI harus meningkatkan kualitas pengajar dan murid mereka dan bukan hanya meningkatkan pendapatan sekolah saja.
Oleh karena itu sekolah yang sudah mempunyai label RSBI harus meningkatkan kualitas pengajar dan murid mereka dan bukan hanya meningkatkan pendapatan sekolah saja.
Seperti di lamonngaan banyak RSBI yang masih menetapkan biaya tertenyu untuk dapat masuk ke sekolah tersebut.....!!! Apakah ini patut di pertahankan?????????
By: Bagus Dwi Saputra
By: Bagus Dwi Saputra
Izin RSBI baru Disetop
|
JAKARTA, KOMPAS.com - Niat pemerintah mengevaluasi program rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI) seharusnya tidak setengah hati. Evaluasi khusus terhadap RSBI/SBI sebaiknya bukan untuk mempertahankan, tetapi mengembalikan ke posisi semula, yaitu ke sistem pendidikan nasional.
Demikian diungkapkan beberapa pengamat pendidikan menanggapi dihentikannya pemberian izin baru pendirian (RSBI) mulai 2011 ini. Seperti diberitakan, Kamis (11/3/2011), pemerintah saat ini tengah mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada kurun 2006-2010 (Baca: Akhirnya... Izin Baru RSBI Distop!).
"Kalau mau evaluasi, ya, jangan tanggung-tanggung. Prinsipnya, RSBI/SBI itu jelas-jelas sudah menyimpang dari UU Sisdiknas. Dari sini kita melihat, pemerintah kita ternyata lebih menganggap kurikulum luar itu lebih baik dari kurikulum nasional," ujar pengamat pendidikan di Education Forum, Suparman, Kamis (11/3/2011).
Suparman mengatakan, anggapan itu akan terbuka dengan melihat lagi Permendiknas No.78 tahun 2009. Permendiknas tersebut menyiratkan kurikulum nasional tidak lebih baik dari kurikulum luar yang dalam hal ini diadopsi sebagai kurikulum SBI/SBI.
"Evaluasinya adalah kembali ke sistem pendidikan nasional dengan mementingkan keunggulan lokal dan nasional. RSBI distop, titik!" kata Suparman.
Romo E Baskoro dari Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar untuk Anak Bangsa menyatakan pendapat senada. Ia mengatakan, persoalan RSBI/SBI justeru semakin memantapkan pandangan masyarakat bahwa kebijakan pemerintah sampai saat ini tidak pernah disertai landasan berpikir yang kokoh.
"Pemerintah kita dalam banyak hal memang tidak dipikirkan dengan benar. RSBI/SBI ini kan alasannya biar kita kelihatan bersaing dengan di dunia internasional," tegas Direktur SMA Kanisius ini.
Ia mengungkapkan, alasan persaingan tersebut mestinya tidak ada lagi. Seharusnya pemerintah berpikir, lanjut dia, bahwa saat ini sudah tidak perlu bersaing, melainkan tapi justeru bermitra dengan sekolah lain di luar negeri.
"Bersaing itu dengan menunjukkan performance yang berkualitas ke negara lain. Tunjukkan pribadi anak-anak kita berkualitas, kualitas internasional, bukan cuma soal bahasa Inggris," papar Baskoro.
Namun, hal paling pokok perlu diperhatikan pemerintah adalah tatanan peraturan dan landasan berpikir untuk menjalankan program RSBI/SBI yang memang belum kokoh. Sampai saat ini, ujar Baskoro, permasalahan RSBI/SBI masih memperdebat soal penggunaan bahasa Inggris dan hal-hal teknis.
"Sementara landasan berpikirnya tidak ada. Kalau memang tidak siap, ya, RSBI/SBI tak usah diluncurkan. Selalu dikatakan demi menjawab UU Sisdiknas, nyatanya, semua hanya coba-coba," ucap Baskoro.
Sumber :KOMPAS.com
Baca selengkapnya »
Evaluasinya adalah kembali ke sistem pendidikan nasional dengan mementingkan keunggulan lokal dan nasional. RSBI distop, titik.
"Kalau mau evaluasi, ya, jangan tanggung-tanggung. Prinsipnya, RSBI/SBI itu jelas-jelas sudah menyimpang dari UU Sisdiknas. Dari sini kita melihat, pemerintah kita ternyata lebih menganggap kurikulum luar itu lebih baik dari kurikulum nasional," ujar pengamat pendidikan di Education Forum, Suparman, Kamis (11/3/2011).
Suparman mengatakan, anggapan itu akan terbuka dengan melihat lagi Permendiknas No.78 tahun 2009. Permendiknas tersebut menyiratkan kurikulum nasional tidak lebih baik dari kurikulum luar yang dalam hal ini diadopsi sebagai kurikulum SBI/SBI.
"Evaluasinya adalah kembali ke sistem pendidikan nasional dengan mementingkan keunggulan lokal dan nasional. RSBI distop, titik!" kata Suparman.
Romo E Baskoro dari Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar untuk Anak Bangsa menyatakan pendapat senada. Ia mengatakan, persoalan RSBI/SBI justeru semakin memantapkan pandangan masyarakat bahwa kebijakan pemerintah sampai saat ini tidak pernah disertai landasan berpikir yang kokoh.
"Pemerintah kita dalam banyak hal memang tidak dipikirkan dengan benar. RSBI/SBI ini kan alasannya biar kita kelihatan bersaing dengan di dunia internasional," tegas Direktur SMA Kanisius ini.
Ia mengungkapkan, alasan persaingan tersebut mestinya tidak ada lagi. Seharusnya pemerintah berpikir, lanjut dia, bahwa saat ini sudah tidak perlu bersaing, melainkan tapi justeru bermitra dengan sekolah lain di luar negeri.
"Bersaing itu dengan menunjukkan performance yang berkualitas ke negara lain. Tunjukkan pribadi anak-anak kita berkualitas, kualitas internasional, bukan cuma soal bahasa Inggris," papar Baskoro.
Namun, hal paling pokok perlu diperhatikan pemerintah adalah tatanan peraturan dan landasan berpikir untuk menjalankan program RSBI/SBI yang memang belum kokoh. Sampai saat ini, ujar Baskoro, permasalahan RSBI/SBI masih memperdebat soal penggunaan bahasa Inggris dan hal-hal teknis.
"Sementara landasan berpikirnya tidak ada. Kalau memang tidak siap, ya, RSBI/SBI tak usah diluncurkan. Selalu dikatakan demi menjawab UU Sisdiknas, nyatanya, semua hanya coba-coba," ucap Baskoro.
Sumber :KOMPAS.com
Rabu, 18 Mei 2011
Kepala dinas membuka pelatihan lesson study
|
Mustofa Nur, MM membuka pelatihan Lesson Study MGMP SMP Kabupaten Lamongan . Pelaksanaan di SMP 2 Lamongan pukul 07.00 - 17.00 WIB. Pada sambutannya Mustofa Nur yang juga Kepala Dinas PEndidikan Kabupaten Lamongan menyampaikan beberapa hal yang harus diberikan guru kepada siswa
1. Tingkah Laku. Siswa harus memiliki tingkah laku yang baik, kepribadian yang baik, sopan - santun dll
2. Kuasai bahasa asing. Siswa harus menguasai bahasa asing , informasi yang datang banyak yang menggunakan bahasa asing.
3. Kompetensi anak. Anak harus menguasai kompetensi diri dalam rangka menyongsong masa depannya.
4. Kuasai Teknologi. Anak - anak harus mengusai teknologi , kalau ingin mengusai dunia, maka harus mengusai teknologi
Sumber:http://mgmpti.com/comment.php?comment.news.265
Baca selengkapnya »
1. Tingkah Laku. Siswa harus memiliki tingkah laku yang baik, kepribadian yang baik, sopan - santun dll
2. Kuasai bahasa asing. Siswa harus menguasai bahasa asing , informasi yang datang banyak yang menggunakan bahasa asing.
3. Kompetensi anak. Anak harus menguasai kompetensi diri dalam rangka menyongsong masa depannya.
4. Kuasai Teknologi. Anak - anak harus mengusai teknologi , kalau ingin mengusai dunia, maka harus mengusai teknologi
Sumber:http://mgmpti.com/comment.php?comment.news.265
36 siswa di Lamongan tidak mengikuti ujian nasional (UN)
|
Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Mustofa Nur, Kamis (12/5), menuturkan, tahun ini UN tingkat SD/MI/SD LB di Lamongan diikiti 19.791 siswa dari 1.132 lembaga pendidikan. Siswa hadir mengikuti ujian sebanyak 19.755 siswa dan yang absen hadir ada 36 siswa.
Salah seorang siswa MI Sokolilo, Kecamatan Sukodadi, Nur Lailatul Hiknuyah, mengikuti ujian di RSUD Dr Soegiri Lamongan, karena tengah sakit. Nur dikawal dua pengawas dan satu polisi.
Ibu Nur, Siti Masinten, menuruti anaknya yang bersikeras ikut ujian nasional di rumah sakit, karena tidak bersedia ikut ujian susulan. Siti berharap anaknya bisa mengerjakan soal dan lulus sekolah, sehingga bisa melanjutkan ke SMP.
Menurut Dokter anak RSUD dr Soegiri Lamongan, Hidatul Khoiruh, Nur mengalami susah buang air besar. Sebenarnya dengan kondisi itu membuat pasien sulit berkonsentrasi.
Nilai akhir penentuan kelulusan siswa kini diperoleh dari nilai rata-rata gabungan nilai UN, dan nilai sekolah dari mata pelajaran yang diujikan. Komposisinya, 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai sekolah. Kriteria kelulusan UN ditetapkan melalui rapat dewan guru. Tiga mata pelajaran yang diujikan yakni bahasa Indonesia, matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ujian susulan berlangsung 18- 20 Mei 2011.
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2011/05/12/2200471/36.Pelajar.SD.di.Lamongan.Tak.Ikut.Ujian
Langganan:
Postingan (Atom)
